Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memperoleh penghargaan sebagai Lembaga Negara yang sudah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam bertransaksi. Penghargaan sebagai lembaga negara yang telah memakai KKP dalam bertransaksi, itu diterima Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah SE., MM., dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VII. Penyerahan penghargaan itu disampaikan saat berlangsungnya Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan KPPN Jakarta VII Award Tahun 2023. Acara tersebut berlangsung di Aula Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Menanggapi penghargaan yang diterimanya, Siti Fauziah mengucap syukur dan terimakasih atas prestasi yang didapat. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja yang selama ini sudah dilaksanakan. Dan akan memacu MPR untuk lebih meningkatkan penggunaan KKP disetiap transaksi, sebagaimana yang dianjurkan selama ini.
“Saat ini Kita baru peringkat dua, artinya banyak yang masih bisa ditingkatkan untuk mengejar prestasi yang diraih sekarang. Kami juga menyadari, banyak transaksi yang bisa dilakukan dengan non tunai. Intinya Kita akan terus berusaha hingga seminimal mungkin mengeluarkan uang cash,” kata Siti Fauziah menambahkan.
Secara internal, menurut Bu Titi, sapaan Siti Fauziah MPR sangat mendukung digunakannya sistem pembayaran non tunai. Karena penggunanaan Kartu Kredit Pemerintah akan meminimalisir risiko yang bisa timbul, termasuk masalah keamanan. Selain itu, pembayaran menggunakan KKP mudah untuk dilakukan pengecekan dan sampai ke sasaran yang tepat.
“Di MPR, pembayaran gaji dan tunjangan sudah tidak memakai uang tunai. Tetapi pembayaran kegiatan yang sifatnya langsung kepada masyarakat, kita masih terkendala. Contohnya adalah pembayaran transport peserta kegiatan sosialisasi. Sulit rasanya, kita meminta nomer rekerning seluruh peserta,” ungkap Bu Titik.
Ke depan, Siti Fauziah berharap seluruh jajaran MPR bisa memperketat pemakaian uang tunai. Karena sudah terbukti, pemakaian KKP lebih aman dan efisien.
“Saya yakin, ke depan kita mampu membatasi pembayaran secara tunai, dan menggantikannya dengan cara cashless. Apalagi, dalam pengerjaannya pembayaran nontunai, itu lebih aman, efisien dan mudah dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
