Palembang -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang evaluasi pelayanan publik MPR bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Palembang. FKP dengan tema “Evaluasi Pelayanan Publik MPR RI Melalui Penerimaan Delegasi dan MPR Digital Library” ini berlangsung di Ballroom Hotel The Zuri, Palembang, Jumat petang (10/11/2023). FKP ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik MPR RI sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Dengan FKP ini kami mengharapkan segenap civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palembang bisa mengenal lebih dekat tentang MPR dan locus-locus pelayanan publik yang ada di MPR, dan dapat memberikan kontribusi positif dengan memberikan saran dan masukan dalam rangka perbaikan layanan publik MPR,” kata Indro Gutomo, SH, MH, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI, ketika berbicara sebagai narasumber dalam FKP MPR ini.
Turut berbicara sebagai narasumber dalam FKP MPR ini adalah Yenita Revi, SE (Kepala Subbagian Hubungan Antarlembaga), Yusniar, SH (Pustakawan Ahli Madya, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi), dan Dr. Darmadi Djufri, SH, MH (staf pengajar Universitas Muhammadiyah Palembang). FKP MPR ini dihadiri Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Abid Djazuli, SE, MM, beserta jajaran civitas akademi Universitas Muhammadiyah Palembang.
Indro Gutomo menjelaskan tujuan Forum Konsultasi Publik bekerjasama dengan perguruan tinggi adalah untuk mendapatkan evaluasi dari kalangan akademisi. Ada dua jenis evaluasi, pertama evaluasi dari para mahasiswa atau perguruan tinggi yang pernah berkunjung ke MPR. Karena sudah pernah berkunjung ke MPR dan merasakan secara langsung pelayanan publik MPR maka diharapkan bisa memberi masukan dan saran atau rekomendasi ke MPR.
Kedua, mahasiswa atau perguruan tinggi yang memang belum pernah berkunjung ke MPR. “Universitas Muhammadiyah Palembang termasuk yang belum pernah berkunjung ke MPR, karena itu disini kami akan memperkenalkan jenis pelayanan publik di MPR RI.
Kami berharap para peserta dapat mengajukan pertanyaan seputar pelayanan publik dan kelembagaan MPR, serta memberikan saran dan masukan. Saya berharap ada rekomendasi dari Universitas Muhammadiyah Palembang,” ujarnya.
Indro Gutomo mengungkapkan MPR telah tiga kali menyelenggarakan FKP dengan melibatkan peran aktif mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum, sebagai pengguna layanan MPR. FKP MPR RI telah dilaksanakan di Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
“Rekomendasi FKP di Universitas Lambung Mangkurat adalah agar sosialisasi Empat Pilar MPR masuk ke dalam kurikulum pendidikan. FKP di IAIN Syekh Nurjati Cirebon menghasilkan rekomendasi perlunya penyempurnaan media sosial MPR agar dikenal masyarakat. Sedangkan rekomendasi FKP di Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah perlunya MPR Corner di Universitas Bengkulu. Pada hari ini kami harapkan rekomendasi dari Universitas Muhammadiyah Palembang,” katanya.
Sementara itu, narasumber staf pengajar Universitas Muhammadiyah Palembang, Darmadi Jufri mengapresiasi MPR RI yang langsung turun ke masyarakat untuk meminta masukan dari perguruan tinggi tentang evaluasi layanan publik MPR.
Ketika membuka secara resmi FKP MPR ini, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Abid Djazuli menyambut baik penyelenggaraan FKP MPR ini dengan harapan kegiatan ini akan meningkatkan mutu akademik bagi lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang. “Kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi,” ujarnya.
Sementara itu Pustakawan Ahli Madya Biro Humas dan Layanan Informasi Setjen MPR RI, Yusniar SH, dalam sambutannya mengundang civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palembang untuk berkunjung dan melihat langsung MPR yang berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. “Perpustakaan MPR memiliki koleksi buku-buku khusus yang hanya dimiliki oleh MPR, seperti jurnal, hasil kajian, dan risalah sidang-sidang MPR. Jika nanti berkunjung ke MPR, para mahasiswa bisa melihat buku-buku tersebut. Buku-buku khusus itu juga bisa diakses melalui aplikasi MPR Digital Library yang tersedia pada platform android Playstore,” katanya.
Pada akhir acara, FKP MPR RI bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Palembang ini menghasilkan rekomendasi beberapa. Pertama, perpustakaan MPR perlu diperkaya dengan buku-buku di luar buku tentang hukum dan ketatanegaraan. Kedua, perlunya pengayaan materi dalam penerimaan delegasi masyarakat. Selain materi kelembagaan MPR RI perlu juga materi-materi lainnya, misalnya tentang peran generasi muda dalam pembangunan bangsa.
