Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma’ruf Cahyono, SH, MH, menyebutkan Konferensi Nasional APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara) merupakan forum yang terbuka untuk mendiskusikan penataan sistem ketatanegaraan, secara khusus terkait dengan negara hukum dan demokrasi pasca perubahan UUD 1945.
“Ini forum yang sangat terbuka sehingga substansi yang dibahas bisa saling berkaitan. Termasuk juga isu terkini tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Tetapi, semua pembahasan itu adalah untuk kepentingan pengembangan demokrasi dan memperkokoh nomokrasi yang menjadi fondasi dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” katanya usai pembukaan Konferensi Nasional APHTN-HAN yang berlangsung di Denpasar, Bali, pada Kamis (19/5/2022).
Konferensi Nasional APHTN-HAN dengan tema “Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945” merupakan kerjasama MPR RI dan APHTN-HAN. Konferensi nasional ini dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo yang hadir secara virtual menyampaikan keynote speech sekaligus membuka konferensi ini, Ketua Umum APHTN-HAN Prof. Dr. Guntur Hamzah, SH, MH, para pengurus APHTN-HAN, para Dekan Fakultas Hukum, serta pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
Ma’ruf Cahyono menjelaskan peserta konferensi nasional APHTN-HAN ini sangat beragam, terutama datang dari disiplin ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dalam konferensi ini, semua isu negara hukum demokrasi didiskusikan dan dibahas. Ada tema-tema khusus yang sudah ditentukan, seperti penataan di bidang legislasi dan peraturan kebijakan, Pokok-Pokok Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, perkembangan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan perizinan pasca UU Cipta Kerja.
“Semua isu, di antaranya tema-tema yang sudah ditentukan itu, akan saling berkaitan. Saya melihat tema-tema yang dibahas secara khusus diantaranya dalam rangka untuk penguatan demokrasi dan nomokrasi,” ujar Ma’ruf Cahyono yang juga salah seorang Ketua APHTN-HAN.
Dalam konferensi nasional ini, lanjut Ma’ruf Cahyono, pembahasan dan diskusi beragam isu tersebut akan berlangsung dinamis. “Harapannya konferensi ini bisa melihat sejauhmana dinamika diskursus dan orientasi yang dibangun untuk memberikan kontribusi yang besar bagi penataan demokrasi dan nomokrasi. Orientasinya tentu saja adalah untuk membangun masyarakat dan bangsa sesuai Ideologi Pancasila,” papar pengajar Magister Hukum di Universitas Jenderal Soedirman itu.
“Jadi, soal society, nation, dan state setidaknya menjadi titik orientasi dalam konferensi nasional ini, terutama dalam dua hal yaitu demokrasi dan nomokrasi,” sambungnya.
Ma’ruf Cahyono menambahkan dari konferensi nasional APHTN-HAN ini lahir simpulan-simpulan dan rekomendasi-rekomendasi atas tema-tema yang dibahas dan didiskusikan. Sebelum penyelenggaraan konferensi nasional ini telah diterima tulisan atau makalah terkait isu dan tema dari para staf pengajar maupun peneliti di kementerian/lembaga.
“Tulisan-tulisan itu sudah direview sehingga memiliki bobot, kualifikasi, dan substansi yang diharapkan menjadi simpulan dan rekomendasi yang tajam untuk sistem ketatanegaraan ke depan,” ujar Ma’ruf yang saat ini sedang menambah gelar doktor di Program Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia.
Peserta konferensi nasional APHTN-HAN ini diikuti sekitar 100 peserta. Mereka adalah peserta yang telah berhasil lolos seleksi dari 250 tulisan atau makalah yang telah direview. Peserta ini tidak hanya dari akademisi tetapi juga dari para peneliti kementerian/lembaga.
Para narasumber dalam konferensi ini antara lain Ketua MK Prof Dr. Anwar Usman, SH, MH, Prof Dr Arief Hidayat, SH, MS (Hakim MK), Prof Dr Saldi Isra, SH, MPA (Hakim MK), Dr Inosentius Samsul, SH, M.Hum (Kepala Badan Keahlian DPR RI), Prof Dr Ni’matul Huda, SH, MH (Ketua Pengurus Daerah APHTN-HAN DIY), Prof Dr I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH, MM (Dekan Fakultas Hukum UNS).
